Kota Bekasi — Pemerintah Kota Bekasi resmi menyesuaikan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi setiap hari Jumat. Kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung arah kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait efisiensi energi dan pengendalian mobilitas.
Sebelumnya, skema WFH di lingkungan Pemkot Bekasi dilaksanakan setiap hari Rabu. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian agar kebijakan daerah selaras dengan kebijakan nasional.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mampu mengikuti arah kebijakan pusat demi menjaga kesatuan sistem pemerintahan.
“Penyesuaian ini penting agar langkah pemerintah daerah tetap sejalan dengan kebijakan nasional, sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan terintegrasi,” ujarnya, Senin (6/4).
Meski terjadi perubahan hari pelaksanaan WFH, Pemkot Bekasi memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Pengaturan kehadiran ASN dilakukan secara proporsional, terutama bagi perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Kami pastikan tidak ada penurunan kualitas layanan meskipun ada penyesuaian pola kerja,” tegasnya.
Selain itu, kebijakan WFH juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempercepat transformasi digital di lingkungan birokrasi. Pemkot Bekasi mendorong optimalisasi sistem kerja berbasis teknologi agar pelayanan semakin cepat, transparan, dan mudah diakses.
Untuk menjaga disiplin dan kinerja ASN, sistem pengawasan juga diperkuat melalui indikator kerja yang terukur serta pemanfaatan teknologi digital.
“Pengawasan tetap berjalan ketat. Kinerja ASN dipantau secara sistematis agar tetap produktif dan akuntabel,” tambahnya.
Melalui kebijakan ini, Pemkot Bekasi berharap dapat menciptakan budaya kerja yang lebih adaptif, efisien, serta berorientasi pada hasil, tanpa mengesampingkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Langkah penyesuaian ini juga sejalan dengan kebijakan yang mulai diterapkan di berbagai daerah lain sebagai bagian dari penguatan implementasi WFH secara nasional.red
About The Author
BERITA TERKAIT
Kepastian Camat Definitif di Citeureup Dinanti, Pemkab Bogor Diminta Berikan Penjelasan
Penghulu Tersandung Sabu: Penegakan Hukum Dipertaruhkan, Jangan Ada Tebang Pilih!”
Bukan Alat Kekuasaan, Tapi Pengawal Kebenaran ! FPII Serukan Jaminan Kebebasan Pers Indonesia