Pengembalian Dana SPPD di Setwan Siak Diklaim Capai 80 Persen, Publik Desak Transparansi

SIAK – Sekretariat DPRD Kabupaten Siak memberikan klarifikasi terkait mencuatnya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Pihak Sekretariat Dewan (Setwan) menyebut sebagian besar dana yang menjadi temuan telah dikembalikan oleh pihak-pihak terkait.

Klaim pengembalian yang disebut telah mencapai sekitar 80 persen tersebut memunculkan beragam tanggapan. Di satu sisi dianggap sebagai bentuk itikad baik, namun di sisi lain memunculkan pertanyaan mengenai asal-usul temuan, mekanisme pengembalian, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap munculnya persoalan tersebut.

Pengamat kebijakan publik menilai pengembalian dana tidak serta-merta menghapus kebutuhan akan proses klarifikasi yang terbuka kepada masyarakat. Sebab, yang menjadi perhatian publik bukan hanya nominal yang dikembalikan, melainkan bagaimana persoalan tersebut bisa terjadi dalam tata kelola administrasi perjalanan dinas.

“Pengembalian anggaran memang penting, tetapi yang lebih penting adalah memastikan ada evaluasi sistem dan penjelasan yang transparan. Masyarakat berhak mengetahui apakah ini murni kesalahan administrasi atau terdapat unsur lain yang harus ditindaklanjuti,” ujar salah satu pemerhati tata kelola pemerintahan daerah.

Kasus-kasus perjalanan dinas yang bermasalah sebelumnya juga pernah menjadi sorotan di sejumlah daerah. Bahkan aparat penegak hukum di Riau pernah menangani perkara dugaan SPPD fiktif yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar dan berujung pada pengembalian dana oleh ratusan pihak penerima aliran dana.

Di Kabupaten Siak sendiri, publik kini menunggu penjelasan lebih rinci mengenai jumlah temuan, pihak yang terlibat, dasar pengembalian, serta langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan. Transparansi dianggap menjadi kunci untuk menghindari spekulasi yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif maupun sekretariatnya.

Sejumlah elemen masyarakat juga mendorong agar hasil pemeriksaan internal maupun rekomendasi dari lembaga pengawas dapat disampaikan secara terbuka. Dengan demikian, proses penyelesaian tidak hanya berhenti pada pengembalian dana, tetapi juga menghasilkan perbaikan tata kelola anggaran yang lebih akuntabel.

Hingga kini, belum ada informasi resmi yang dipublikasikan secara rinci mengenai nilai keseluruhan temuan maupun identitas pihak yang melakukan pengembalian dana. Karena itu, publik masih menanti penjelasan lengkap agar persoalan tersebut tidak menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat.

About The Author

Zi-2

See author's posts