Mencari kepala Desa bagaikan mencari jarum dilapangan, ogah di konfirmasi blokir nomor

Bogor Zonaintegritas anggaran bantuan keuangan ( bankeu ) kabupaten Bogor sudah mulai digelontorkan oleh Bupati Rudy Susmanto dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat diberbagai bidang.

Tetapi beda dengan desa Pabuaran kecamatan sukamakmur yang di pimpin oleh Deden Aden yang sepertinya sangat sulit untuk ditemui awak media.

Rabu 14, Oktober 2026. Padahal media hanya sekedar konfirmasi mengenai pekerjaan bankeu yang di duga terjadi mark-up.

Team dari AWPI ( Asosiasi Wartawan Propesional Indonesia ) mampir ke kantor desa untuk memonitoring pembangunan desa , didepan desa terpampang plang proyek dengan anggaran sebesar Rp 995.380.000, sumber dana Bankeu Akselerasi dan dilapangan sudah mulai berjalan pekerjaan, tetapi kita tidak temukan siapa pengawas lapangan untuk mengetahui lebih jelas pekerjaan team bergegas ke kantor desa yang sudah pindah ke kampung cisemut untuk kompirmasi ke kepala desa , sekdes, dan juga Tpk tetapi tidak ada di kantor dan bertemu salah satu staf H. Uwen , setelah dihubungi via hp ,no kepala desa tidak aktif, begitu juga ketika di hubungi via hp rekan media juga tidak aktif dan kelihatan sudan di blokir nomornya dengan nomor yang sama di staf desa ada gambar profil di rekan media tidak ada gambar profil.

Ketua DPC AWPI Kabupaten Bogor Diana Papilaya yang ketepatan ikut kelapangan mengatakan Bahwa kepala desa Pabuaran belum layak jadi pemimpin sebab kelihatan banget kepala desa Pabuaran terkesan alergi terhadap wartawan apalagi sampai memblokir nomor wartawan ini menandakan bahwa kepala desa tersebut tidak bersahabat dengan media dan saya akan mencoba kompirmasi ke pihak BPMPD agar akhlak seperti kepala desa segera Pabuaran mendapat pembinaan, dan kami akan terus memonitoring pembangunan kantor desa Pabuaran karena adanya dugaan mark-up dengan volume pekerjaan seperti itu.

dan jika ada temuan saya sebagai ketua tidak segan – segan membuat laporan ke APH, karena dari satu titik pekerjaan ini saja sudah ada dugaan mark-up.

Untuk itu kami meminta ke pihak APH agar segera mengusut tuntas dari semenjak kades menjabat, karena adanya dugaan mark-up di setiap pekerjaan dan samapi berita ini tayang baik kepala Desa, maupun TPK tidak ada yang bisa dikonfirmasi, dan kami dari pihak media menunggu untuk hak jawab dari pihak yang bersangkutan. ( yadi )

About The Author

Zi-2

See author's posts