Bekasi – Zinews, Dedi Mulyadi bersama Tri Adhianto meninjau langsung kondisi korban kecelakaan kereta api yang dirawat di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid pada Rabu (29/4).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis secara optimal. Selain itu, pemerintah juga menegaskan bahwa pembiayaan pengobatan pasien dijamin melalui BPJS Kesehatan sehingga korban dapat fokus pada proses pemulihan tanpa beban biaya.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyampaikan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan provinsi terus dilakukan agar pelayanan di rumah sakit berjalan maksimal.
“Kami hadir untuk memastikan seluruh korban tertangani dengan baik. Pelayanan medis harus optimal, dan kami pastikan pembiayaan melalui BPJS Kesehatan terpenuhi,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya dukungan menyeluruh bagi korban, baik dari sisi fasilitas kesehatan maupun jaminan pembiayaan.
“Ini bentuk kepedulian kami. Sejak awal perawatan, kami ingin memastikan korban mendapatkan pelayanan yang layak dan tidak menghadapi kendala, termasuk dalam hal pembiayaan,” ungkapnya.
Berdasarkan data sementara, jumlah korban mencapai 91 orang yang tersebar di sejumlah rumah sakit. Di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid tercatat 54 korban, dengan rincian 26 pasien masih dirawat, 25 telah dipulangkan, dan 3 meninggal dunia.
Korban lainnya dirawat di beberapa fasilitas kesehatan, di antaranya RS Primaya Timur (10 orang), RS Mitra Timur (7 orang), RS Bella (5 orang), RS Hermina (2 orang), RS Siloam Bekasi (2 orang), RS Bakti Kartini (1 orang), RSUD Cibitung (1 orang), serta Mitra Plumbon (6 orang). Sementara itu, 10 korban meninggal dunia ditangani di RS Polri.
Pemerintah memastikan pendampingan terhadap korban dan keluarga terus dilakukan, serta perkembangan penanganan akan dilaporkan secara berkala kepada pemerintah pusat.red
About The Author
BERITA TERKAIT
Kepastian Camat Definitif di Citeureup Dinanti, Pemkab Bogor Diminta Berikan Penjelasan
Penghulu Tersandung Sabu: Penegakan Hukum Dipertaruhkan, Jangan Ada Tebang Pilih!”
Bukan Alat Kekuasaan, Tapi Pengawal Kebenaran ! FPII Serukan Jaminan Kebebasan Pers Indonesia