Kekerasan terhadap Wartawan di Sulawesi Utara, Tim MEBH DPP AWI Tegaskan Pelanggaran Hukum

Komentar Tim Majelis Etik dan Bantuan Hukum DPP AWI RIZA AL GHIFARI, SH Atas Peristiwa Kekerasan terhadap Wartawan Di Sulawesi Utara

 

Kekerasan pada wartawan melanggar Undang-Undang (UU) yang berlaku di Indonesia, UU tersebut diantaranya adalah:

 

– *UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers*: Pasal 18 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wartawan dapat dipidana.

– *UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*: Pasal 351 mengatur tentang penganiayaan, termasuk kekerasan fisik terhadap wartawan.

 

– *UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*: Pasal 50 mengatur tentang perlindungan terhadap wartawan dan penyiar.

 

Kekerasan pada wartawan dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk penjara dan denda.

 

Sanksi pidana kekerasan terhadap wartawan di Indonesia diatur pada :

 

– *Pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers*:

– Pidana penjara paling lama 2 tahun atau

– Denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

 

– *Pasal 351 KUHP*:

– Pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau

– Denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)

 

– *Pasal 50 UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*:

– Pidana penjara paling lama 5 tahun atau

– Denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

1. (Red)

About The Author