BOGOR – Zinews, Di tengah keluhan masyarakat terkait mahalnya biaya pendidikan dan masih banyaknya ruang kelas rusak di wilayah pelosok, publik justru dihadapkan pada dugaan pemborosan anggaran dalam program digitalisasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
Sejumlah temuan mengarah pada indikasi pembengkakan harga (markup) dalam pengadaan perangkat dan layanan digital. Jika benar terjadi, praktik tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berpotensi masuk dalam kategori penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara.
Secara prinsip, pengadaan barang dan jasa pemerintah harus mengedepankan asas transparansi, efisiensi, dan value for money. Namun, ketika harga pengadaan melampaui kewajaran pasar tanpa dasar yang jelas, maka patut diduga terjadi penyimpangan dalam prosesnya.
Ironisnya, di saat kebutuhan mendasar pendidikan seperti perbaikan infrastruktur sekolah dan bantuan bagi siswa kurang mampu masih belum terpenuhi secara optimal, anggaran justru terserap pada kegiatan yang dinilai kurang menyentuh substansi. Salah satunya adalah penggunaan fasilitas mewah untuk kegiatan seremonial yang berulang.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai prioritas kebijakan di sektor pendidikan. Alih-alih memperkuat kualitas pembelajaran dan akses pendidikan, anggaran dinilai lebih banyak mengalir ke kegiatan penunjang yang tidak berdampak langsung bagi siswa.
Atas dasar itu, Aparat Penegak Hukum (APH) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong untuk melakukan penelusuran dan audit investigatif secara menyeluruh. Langkah ini penting guna memastikan tidak ada praktik korupsi yang merugikan masyarakat, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pendidikan.
Pendidikan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijaga integritasnya. Setiap rupiah anggaran semestinya berpihak pada peningkatan kualitas generasi masa depan, bukan menjadi ruang abu-abu bagi kepentingan tertentu.aryadi
About The Author
BERITA TERKAIT
Kepastian Camat Definitif di Citeureup Dinanti, Pemkab Bogor Diminta Berikan Penjelasan
Penghulu Tersandung Sabu: Penegakan Hukum Dipertaruhkan, Jangan Ada Tebang Pilih!”
Bukan Alat Kekuasaan, Tapi Pengawal Kebenaran ! FPII Serukan Jaminan Kebebasan Pers Indonesia