KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi menggelar apel pagi yang dirangkaikan dengan sejumlah agenda strategis, mulai dari pelantikan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), penandatanganan kerja sama layanan kesehatan berbasis kependudukan (LKM-NIK), hingga penguatan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur pemerintah.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, didampingi Wakil Wali Kota Harris Bobihoe, Sekretaris Daerah Junaedi, serta diikuti para kepala perangkat daerah, camat, lurah, ASN, dan jajaran BUMD.
Dalam kesempatan itu, Pemkot Bekasi juga melantik pengurus LPM sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat di tingkat wilayah.
Selain itu, dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemkot Bekasi dan sejumlah rumah sakit guna mengoptimalkan layanan kesehatan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Program ini diharapkan mampu meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan efisiensi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Wali Kota Bekasi menegaskan bahwa kebijakan Work From Home yang diterapkan setiap hari Jumat wajib dijalankan oleh seluruh ASN dan BUMD sebagai bagian dari transformasi sistem kerja yang lebih modern dan efisien.
“WFH bukan sekadar perubahan pola kerja, tetapi bagian dari upaya membangun sistem kerja yang adaptif, efisien, dan berbasis digital. Produktivitas tetap harus menjadi prioritas, di mana pun ASN bekerja,” tegasnya.
Tak hanya itu, setiap hari Jumat ASN juga didorong menggunakan sepeda atau transportasi ramah lingkungan sebagai bentuk komitmen dalam mengurangi konsumsi bahan bakar serta mendukung gaya hidup sehat.
“Kebijakan ini menjadi langkah nyata dalam menekan penggunaan BBM sekaligus mengajak ASN menjadi pelopor gaya hidup sehat dan peduli lingkungan,” tambahnya.
Melalui rangkaian kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Bekasi menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis digital.
About The Author
BERITA TERKAIT
Kepastian Camat Definitif di Citeureup Dinanti, Pemkab Bogor Diminta Berikan Penjelasan
Penghulu Tersandung Sabu: Penegakan Hukum Dipertaruhkan, Jangan Ada Tebang Pilih!”
Bukan Alat Kekuasaan, Tapi Pengawal Kebenaran ! FPII Serukan Jaminan Kebebasan Pers Indonesia